|
|
Pengusaha SPBU menjual bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan barang kena pajak. Jika omsetnya diatas batas omset pengusaha kecil, maka ia harus menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Lalu bagaimana jika SPBU menjual BBM?, apakah ia harus membuat faktur pajak. Dengan UU sekarang yang tidak ada faktur pajak standar, betapa merepotkan, jika harus membuat faktur pajak, [...]
Jasa trucking bisa menjadi mempunyai banyak pengertian. Bisa menjadi jasa angkutan umum di darat, bisa menjadi jasa pengiriman barang, bisa menjadi jasa sewa truck. Dalam UU PPN, tidak ada istilah jasa trucking, yang ada adalah jasa angkutan umum di darat.
Jasa angkutan umum di darat tidak termasuk jasa kena pajak. Meskipun demikian, kita harus hati-hati dengan [...]
Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan permohonan SKB PPN impor untuk keperluan TNI dan POLRI, saya kutip dari lampiran KEP-233/PJ./2003:
1. Permohonan SKB PPN diajukan oleh Departemen Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kepada kepala KPP tempat Bendaharawan Departemen Pertahanan atau Bendaharawan TNI atau Bendaharawan POLRI terdaftar
2. Khusus untuk Impor, [...]
Dasar Hukum:
PP 146/2000 stdtd PP 38/2003
370/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003
Kep-233/PJ/2003 tanggal 26 Agustus 2003
Hal lain yang harus diperhatikan:
Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN
Surat pernyataan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukkannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah [...]
Kode faktur pajak untuk PPN Tidak dipungut adalah 07 dan kode faktur pajak untuk PPN dibebaskan adalah 08. Kode faktur pajak 07 dan kode faktur pajak dimasukan kedalam formulir 1108 B halaman terkhir dengan nomor VI dan VII.
Kode faktur pajak 07 dan 08 juga masuk ke formulir 1108 induk tetapi tidak masuk dalam perhitungan PK [...]
Jasa yang diberikan rumah sakit, umumnya tidak terutang PPN karena sesuai UU PPN pasal 4A, jasa pelayanan kesehatan termasuk jasa yang tidak terutang PPN. Dengan demikian, umumnya rumah sakit tidak perlu menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Kenyataannya, rumah sakit tidak hanya menjual jasa pelayanan kesehatan saja, tetapi juga menyerahkan barang kena pajak, diantaranya obat. obat [...]
Nomor Faktur pajak mempunyai kode dan nomor seri faktur pajak. Sekilas, kita bisa menyebutnya nomor faktur pajak. Kode terdiri dari digit berikut: xxx.xxx, sedangkan nomor seri mempunyai digit berikut: xx.xxxxxxxx.
Kode faktur pajak dengan 3 digit pertama (xxx) terdiri dari xx untuk kode transaksi dan x untuk kode status. Kode status 0 untuk normal dan kode [...]
Jasa angkutan umum bukan merupakan objek PPN dengan demikian tidak dikenakan PPN. Meskipun demikian, kita harus benar-benar memahami pengertian jasa angkutan umum. Dalam 28/PMK.03/2006, pengertian jasa angkutan umum disini harus memenuhi syarat:
kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang
disediakan untuk umum
dipungut bayaran baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek,
menggunakan tanda nomor kendaraan dengan [...]
Pada tanggal 21-22 April 2010, saya mengikuti sosialisasi juklak UU PPN Baru di Kantor Pusat DJP. Berikut ini ringkasan Juklak PPN baru tersebut:
PMK 40 tentang Pemanfaatan dari LDP
PMK 70 tentang ekspor JKP
PMK 39 tentang KMS
PMK 68 tentang pengusaha kecil
PMK 74 tentang Deemed Omset
PMK 79 tentang deemed kegiatan
PMK 75 tentang Nilai lain
PMK 78 tentang eks KMK [...]
Bagian II SPT Masa PPN
mengenai penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak Sederhana, menegaskan bahwa bagian tersebut yang semula diisi dengan keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak sederhana, sekarang diisi dengan Jumlah seluruh DPP, PPN atau PPN dan PPnBM, atas penyerahan BKP atau JKP :
yang Faktur Pajaknya tidak diisi nama dan NPWP Pembeli;
kepada orang pribadi pemegang [...]
|
|
|
Recent Comments