|
|||||||
|
Kita perlu memahami klasifikasi penerima penghasilan dalam menghitungan PPh Pasal 21 karena adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21. Berikut ini definisi beberap klasifikasi penerima penghasilan yang dikutip dari PER-31: Pegawai tetap: Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus [...] Seorang mengomel ke Petugas Pajak, “Pak, penghasilan saya kan sudah dipotong PPh oleh perusahaan, lalu kenapa saya harus lapor ke KPP. Seharusnya yang lapor itu perusahaan ke KPP. Kenapa yang melaporkan SPT harus saya?. Kan tidak efisien dan ngerepotin saja”. Kita berbicara tentang dua entitas. Yang pertama, Perusahaan, yang kedua pegawai. Perusahaan sebagai pihak pemberi kerja [...] UU PPh Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1: Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: Huruf c: iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; Penjelasan UU PPh Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf c: Iuran [...] Sebelum membahas iuran pensiun, sebaiknya kita kopas dulu aturan iuran pensiun: UU PPh Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1: Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak [...] Akibat PER-57 yang Berlaku surut, diantaranya adanya kemungkinan PPh 21 Lebih bayar untuk pemberi kerja yang memberikan penghasilan yang bersifat berkesinambungan kepada bukan pegawai tetap (sealnjutnya disebut pegawai). Ini dikarenakan berdasar PER-31, besarnya PPh Pasal 21 untuk pegawai adalah (penghasilan bruto – PTKP ) x PPh Pasal 17 sedangkan berdasar PER-57, (penghasilan bruto – PTKP) x 50 [...] Tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada seorang Taufik Hidayat yang menjuarai suatu turnamen bulu tangkis di Indonesia sama dengan tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada peserta rapat seorang guru di sebuah sekolah dasar. Tarif PPh Pasal 21 yang dimaksud adalah tarif PPh Pasal 17. Perhitungannnya adalah: Tarif PPh Pasal 17 x penghasilan bruto. Contoh [...] Sebuah pesan pendek mampir di handphone saya siang itu. Nama pengirimnya saya kenal sebagai seorang agen asuransi di sebuah perusahaan joint venture. “Puji Tuhan sudah terima surat keputusan Dirjen Pajak No. PER-57/PJ/2009 diputuskan pajak untuk agen asuransi bukan karyawan memakai norma penghitungan pajak. Selamat, sekali lagi terimakasih atas dukungannya untuk AAJI, MDRT dan [...] Pada tanggal 12 Oktober 2009, Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan perubahan Pedoman Teknis PPh Pasal 21 ( PER-31) dengan PER-57 yang berlaku surut (sejak tanggal 1 Januari 2009). Pasal yang dirubah adalah pasal 9, 10, dan 16. Berikut ini perbandingannya. peratuan yang dirubah ditandai dengan single strikethrough. Pasal 9 Ayat 1: Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 [...] Hadiah merupakan objek PPh (UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 huruf b). Hadiah disini tidak termasuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada [...] Surat pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP Pasal 1 ayat 10). Dilihat dari periodenya, SPT terbagi dua, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa untuk suatu masa pajak [...] |
|||||||
|
Copyright © 2010 DedenSaefudin.Net - All Rights Reserved |
|||||||
Recent Comments