Sepupu saya baru membeli rumah (bukan dari pengembang) kemudian ia bertanya kepada saya berapa besarnya pajak yang harus ia bayar. Tentu saja, ia tidak mau tahu tentang BPHTB dan PPh final baik itu tentang tarif, Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak (NPOP TKP). Saya pun harus menjawab dengan jawaban yang sederhana.
Tarif PPh final adalah 5% dari [...]
Berikut ini kutipan PPh SE-6/PJ.03/2008 yang menjelaskan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:
Besarnya Pajak Penghasilan :
yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau
yang wajib dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar atas [...]
1. PPh Pasal 15
Jika perusahaan pelayaran (perusahaan dalam negeri) memberikan jasa pelayaran seperti mengangkut orang dan/atau barang maka perusahan pelayaran harus membayar PPh pasal 15 dengan tarif 1,2% dari peredaran bruto (KMK 416) dan harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (PMK 184). PPh Pasal 15 bersifat final. Dengan demikian jika penghasilan pelayaran semata-mata [...]
Hadiah merupakan objek PPh (UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 huruf b). Hadiah disini tidak termasuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada [...]
Pihak yang menyewakan terkadang menginginkan penghasilan bersih dari transaksi sewa menyewa tanah dan/atau bangunan, artinya uang sewa tersebut telah dipotong PPh.
Misalnya, pihak yang menyewakan menginginkan terima bersih Rp 50.000.000. Agar pihak yang menyewakan dapat menerima Rp 50.000.000 maka transaksi sewa menyewa tanah dan/atau bangunan harus sebesar Rp 55.555.555 (istilah ini seirng disebut . angka ini [...]
Dividen bisa masuk ke wilayah PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto dan tidak final bisa juga ke wilayah PPh Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% final.
Semua PPh final mengacu ke UU No. 36/2008 Pasal 4 ayat 2 dan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. PPh final atas dividen ini diatur dalam PP No. 19/2009 dan [...]
Memiliki tanah atau bangunan ditempat strategis seperti memiliki pohon uang yang akan berbuah sesuai dengan keinginan kita, mau per minggu, per bulan atau per tahun. Lalu bagaimana perlakuan pajaknya?.
Sebenarnya tidak ada perlakuan pajak atas bisnis kos-kosan, yang ada adalah PPh atas penghasilan sewa tanah dan bangunan. Ya, sewa bangunan berupa bangunan sering kita sebut dengan [...]
Dalam PP 51/2008 yang mulai berlaku 1 Januari 2008, pengertian konstruksi diklasifikasikan menjadi konsultansi perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, dan konsultasi pengawasan. Klasifikasi ini tidak berbeda jauh dengan PPh konstruksi sebelumnya (PP 140/2000)
Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam [...]
Ph Pasal ini kurang populer dibanding PPh Pasal 21, 23 karena hanya berlaku untuk WP tertentu yang tidak dapat menghitung penghasilan neto nya berdasar Pasal 16 ayat 1 dan pasal 16 ayat 2 UU No. 10 tahun 1994. PPh Pasal 15 ini pertama kali ada pada UU 7 tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU [...]
Jika Anda akan menjual rumah atau tanah sebaiknya juga memperhitungkan PPh nya agar tidak keliru dalam menghitung berapa uang yang didapat. Tapi…tenanglah, biasanya urusan jual beli tanah dan bangunan biasanya dilakukan dihapadan notaris yang berpengalaman dalam pembuatan akta pengalihan dan sudah mengetahui perhitungan PPh jual beli tanah dan/atau bangunan. Jika ingin mengetahui PPh atas pengalihan [...]
Recent Comments