|
|||||||
|
Judul diatas sebenarnya kurang tepat, lebih tepatnya Kesamaan Pemahaman. Jika bahasa Anda keliru tetapi dapat dipahami oleh orang lain tidak akan jadi masalah. sebaliknya jika bahasa Anda benar tetapi salah dipahami orang lain, akibatnya bisa fatal. Kejadian ini pernah saya alami ketika mengikuti Sosialisasi UU PPh Baru dan Pemantapan Sunset Policy di KPP Pratama Jakarta Kramat [...] Penentuan subjek pajak (SP), apakah termasuk dalam kategori Dalam Negeri (DN) atau Luar Negeri (LN) bukan berdasarkan passport yang dipegang bukan pula berdasar KTP, identitas yang dimilikinya, bukan pula berdasar warna kulitnya, meskipun umumnya, pemilik KTP, SIM, passport Indonesia merupakan SPDN. Berdasarkan UU PPh (UU No. 38 tahun 2008) Subjek Pajak digolongkan kedalam SPDN dan [...] Membuat faktur pajak standar bisa dikatakan nambah-nambah pekerjaan saja. Sudah buat faktur penjualan sesuai dengan sistem informasi akuntansi masing-masing perusahaan. Eh..membuat lagi faktur pajak standar padahal transaksinya itu-itu juga. Ya.. demikianlah salah satu konsekwensinya sistem PPN yang dikenal dengan adanya pajak masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Adanya PM PK mengharuskan faktur pajak dibuat sebenar [...] NPWP secara definisi, nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (UU No. 28/2007 pasal 1 angka 6). prakteknya NPWP juga sangat berguna untuk hal-hal diluar kewajiban perpajakan seperti mengajukan kredit ke bank, beberapa instansi baik pemerintah dan swasta [...] Dalam UU PPh yang lama (UU No. 18/2000) pasal 25 ayat 7, besarnya tarif PPh Pasal 25 WP OP Pengusaha Tertentu tidak ditentukan, sedangkan dalam UU PPh baru yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 ditentukan batasannya yaitu sebesar 0,75% dari peredaran usaha. Tarif PPh 25 ini mengalami penurunan drastis, dimana sebelumnya 2% (84/KMK.03/2002 tanggal 8 [...] BUT Aktifitas. Timbul apabila perusahaan asing melakukan kegiatan jasa (furnishing of services) di Indonesia dalam jangka waktu melebihi tes waktu (time treshlod) Sumber: Dannydarussalam.com. dari Tim Penulis Tax Center Unpad dikutip dari Ortax.org Setiap pelayanan pada Ditjen Pajak ada jangka waktunya meskipun landasan hukumnya berbeda-beda, ada yang di UU, ada yang pada Peraturan Dirjen Pajak adapula yang diatur dalam Surat Edaran. Pada 8 layanan yang diluncurkan tanggal 14 Agustus 2007 telah ditentukan jangka waktu pelayanan, syarat-syarat dan SOP nya. berikut ini 8 layananan unggulan dan jangka waktunya: Penerbitan NPWP: [...] WP PBB yang mengalami masalah keuangan dapat mengajukan permohonan pengurangan denda administrasi. Masalah keuangan ini dengan kondisi sebagai berikut: 1. WP OP: mengalami masalah keuangan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepada desa/lurah dalam hal WP tidak menyelenggarakan pembukuan atau current rationya < 1 atau indikator lainnya dalam hal WP tidak menyelenggarakan pembukuan 2. WP Badan: mengalami kesulitan [...] Sunset Policy diatur dalam UU No 28 tahun 2007 pasal 37A. Peraturan pelaksanaanya ada pada: 1. 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008 2. PER-27/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008 pasal 1 s.d. 5, 8 s.d. 10, 13 3. PER-30/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 pasal 6, 7, 11, 12 4. SE-31/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008 5. SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 6. SE-34/PJ/2008 tanggal [...] BUT adalah Bentuk Usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri dalam menjalankan usaha di Indonesia. bentuk usaha ini dalam UU PPh pasal 2 ayat 5 bisa berupa: a. tempat kedudukan manajemen b. cabang perusahaan c. kantor perwakilan d. gedung kantor e. pabrik f. bengkel g. gudang h. ruang untuk promosi dan penjualan i. pertambangan dan penggalian sumber alam j. wilayah kerja pertambangan dan minyak dan [...] |
|||||||
|
Copyright © 2010 DedenSaefudin.Net - All Rights Reserved |
|||||||
Recent Comments