Pemusatan Tempat PPN Terutang

Aturan baru dalam UU PPN baru tentang pemusatan PPN bisa jadi berita menggembirakan. Jika dulu untuk melakukan pemusatan bisa jadi hal yang merepotkan karena harus melalui permohonan dan kemudian pemeriksaan. Dengan UU PPN baru maka permohonan pemusatan PPN cukup dengan pemberitahuan.

Pada UU PPN yang lama, untuk melakukan pemusatan tempat PPN terutang diberikan dengan syarat yang sangat ketat. Syarat untuk diberikan pemusatan dalam UU PPN lama adalah:

1. Penyerahan BKP / JKP untuk semua tempat usaha  dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha

2. Administrasi penjualan dan keuangan dilakukansecara terpusat  pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha.

Aturan pemusatan PPN diatur dalam pasal 12 UU PPN. Aturan ini benar-benar pro bisnis karena meringankan beban administrasi. Bayangkan jika suatu perusahaan yang mempunyai 50 cabang dan masing-masing cabang terutang PPN, maka masing-masing cabang harus membuat faktur pajak, menghitung PK dan PM dan membayar serta melapor SPT Masa PPN. Belum lagi transaksi antar cabang yang  juga harus membuat faktur pajak.

Dengan UU PPN baru maka masing-masing cabang tidak perlu melakukan hal diatas karena PPN nya bisa diurus oleh kantor pusat. Meskipun aturan ini baru, mungkin tidak terasa baru bagi beberapa WP besar karena untuk WP yang terdaftar pada KPP Madya dan KPP LTO, PPN nya telah dilakukan secara terpusat.